KPA Papua Tengah Gandeng Gereja dan Dewan Masjid, Perkuat Edukasi untuk Tekan HIV/AIDS
![]() |
| KPA Papua Tengah dan Pihak Gereja (KIGMI) seusai menandatangani MoU di ruang Aula kantor Klasis Nabire. Foto: ist |
Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya jumlah kasus
HIV/AIDS yang dilaporkan di Papua Tengah. Berdasarkan pemberitaan pada 30 Juli
2025, jumlah kasus yang tercatat mencapai 23.188. Angka tersebut kemudian
dilaporkan meningkat menjadi 23.891 kasus dalam pemberitaan pada Agustus 2025.
Data ini merujuk pada laporan dari periode tersebut, bukan angka terbaru yang
telah diverifikasi.
Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, menegaskan bahwa
penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah dan
lembaga kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan tokoh agama,
keluarga, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
Kerja sama dengan lembaga gereja dilakukan melalui
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama KINGMI Klasis Nabire pada 30
Juli 2025. Melalui kemitraan ini, edukasi mengenai HIV/AIDS diharapkan dapat
menjangkau jemaat melalui ibadah dan berbagai kegiatan gereja.
Selanjutnya, KPA Papua Tengah juga menjalin kerja sama dengan DMI Papua Tengah melalui penandatanganan MoU di Nabire pada 6 Agustus 2025. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyampaian informasi kesehatan kepada umat Islam melalui kegiatan dakwah dan pembinaan keagamaan.
![]() |
| KPA Papua Tengah dan Pihak (DMI) seusai menandatangani MoU di Aula Masjid Karang Mulia Nabire. Foto: ist |
Sekretaris Umum DMI Papua Tengah, Wahyu Budi Santoso,
menyatakan dukungannya terhadap upaya tersebut. DMI berencana memberikan
pembekalan kepada para khatib mengenai HIV/AIDS agar mimbar dakwah juga menjadi
ruang edukasi sosial dan kesehatan bagi masyarakat.
Pelibatan lembaga keagamaan dinilai penting karena gereja
dan masjid memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan
tersebut, pesan mengenai pencegahan HIV, pentingnya pemeriksaan kesehatan,
serta akses terhadap layanan medis diharapkan dapat disampaikan secara lebih
luas dan berkelanjutan.
Selain memperkuat edukasi, upaya penanggulangan HIV/AIDS
perlu disertai akses terhadap pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan bagi
orang yang hidup dengan HIV. Informasi yang benar juga penting untuk mengurangi
stigma dan diskriminasi, sehingga masyarakat tidak ragu mencari layanan
kesehatan yang dibutuhkan.
Kolaborasi KPA dengan gereja dan DMI menjadi langkah untuk memperkuat tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS di Papua Tengah. Keberlanjutan program, keterlibatan masyarakat, serta dukungan lintas sektor akan menjadi bagian penting dalam memastikan edukasi tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi tindakan nyata untuk melindungi kesehatan masyarakat.

